Pemkab Berau Antisipasi Dampak Pemangkasan TKD 2026 Terhadap ASN

KALTIMNEWS.CO, Rencana pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan akan membawa konsekuensi serius bagi keuangan daerah, termasuk terhadap tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengungkapkan bahwa sejauh ini pihaknya masih menunggu kepastian angka pasti dari penyaluran dana transfer yang akan diterima daerah. Sebab, kondisi riil keuangan baru dapat dihitung setelah APBN 2026 resmi disahkan.

“Kita belum bisa memastikan apa-apa sebelum tahu angka finalnya. Semua masih sebatas proyeksi,” ujar Gamalis.

Ia menjelaskan, kebijakan anggaran daerah baru dapat diformulasikan setelah angka pasti dana yang akan diterima dari pusat diketahui. Saat ini, pemerintah daerah masih berpedoman pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025 yang bersifat proyeksi sementara.

Kendati demikian, Gamalis menegaskan bahwa Pemkab Berau harus mulai menyiapkan langkah antisipatif, terutama terhadap potensi penurunan kemampuan fiskal daerah.

“Kita tentu harus bersiap sejak awal. Jangan sampai kebijakan pusat nanti membuat daerah tidak siap menyesuaikan diri,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Gamalis mengakui bahwa kemungkinan penyesuaian terhadap tunjangan pegawai menjadi salah satu isu yang sensitif. Sebab, sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) sangat bergantung pada komponen pendapatan tersebut untuk menopang kebutuhan keluarga sehari-hari.

Penurunan tunjangan, menurutnya, tidak hanya berpengaruh pada kesejahteraan pegawai, tetapi juga bisa berdampak domino terhadap semangat kerja dan kualitas pelayanan publik.

“Jika tunjangan turun, daya beli dan kemampuan memenuhi kewajiban seperti cicilan perbankan bisa terganggu. Itu tentu berimbas pada motivasi kerja ASN,” jelasnya.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa pembayaran gaji dan tunjangan tetap merupakan kewajiban hukum pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

“Itu amanat undang-undang. Tidak boleh diabaikan,” tegasnya.

Langkah Strategis Daerah Diuji

Bagi Pemkab Berau, dinamika fiskal nasional ini menjadi ujian untuk membangun sistem keuangan daerah yang lebih adaptif dan berorientasi pada efisiensi.
Gamalis menyebut, pemerintah daerah akan berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja pegawai dan program pembangunan masyarakat.

“Kita tetap berkomitmen agar pelayanan publik tidak terganggu, meski situasi fiskal sedang menantang,” tutupnya.(*)

• Penulis : Afifah
• Editor : Redaksi Kaltimnews