Pemkab Berau Siapkan Strategi Hadapi Penurunan Fiskal 2026

KALTIMNEWS.CO, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tengah mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal daerah pada tahun anggaran 2026. Meskipun menghadapi potensi penurunan pendapatan yang cukup signifikan, Pemkab Berau memastikan seluruh program prioritas masyarakat tetap berjalan.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyampaikan bahwa penurunan proyeksi anggaran daerah tahun depan merupakan dampak dari penyesuaian kebijakan fiskal nasional. Berdasarkan data sementara, APBD Berau tahun 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp2,6 triliun, atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami memang sedang menghadapi tantangan fiskal. Namun yang terpenting, pemerintah daerah tetap fokus mencari solusi agar pelayanan publik dan pembangunan daerah tidak terganggu,” ujar Bupati Sri Juniarsih, Senin (7/10/2025).

Dari total proyeksi anggaran tersebut, sekitar Rp1,3 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, yang meliputi kebutuhan 8.000 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Berau. Dengan demikian, ruang fiskal untuk kegiatan pembangunan perlu dikelola dengan lebih efisien.

“Kami akan mengatur kembali prioritas belanja agar kegiatan pembangunan tetap berjalan. Prinsipnya, efisiensi tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Bupati Sri menjelaskan, kondisi ini menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor-sektor potensial, terutama pariwisata, perikanan, dan sumber daya lokal lainnya.

“Kami ingin berfokus pada peningkatan PAD. Berau memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan kelautan. Jika dikelola dengan baik, itu bisa menjadi penopang utama keuangan daerah,” tuturnya.

Selain memperkuat potensi lokal, Pemkab Berau juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan pembagian sumber daya alam (SDA) lebih berpihak pada daerah penghasil. Menurut Sri Juniarsih, langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah.

“Kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait. Harapannya, daerah penghasil seperti Berau tidak kehilangan kemampuan fiskalnya karena kebijakan pembagian SDA,” jelasnya.

Bupati menegaskan, komunikasi intensif dengan kementerian akan terus dilakukan agar keputusan pemerintah pusat tidak berdampak negatif bagi daerah.

“Kami bersama pemerintah provinsi, bupati, dan wali kota di Kalimantan Timur akan menyampaikan langsung kondisi fiskal daerah penghasil. Harapannya, ada kebijakan yang lebih adil,” ungkapnya.

Meskipun menghadapi dinamika fiskal yang cukup berat, Pemkab Berau tetap berkomitmen menjaga kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan dan efisien.

“Kami yakin, dengan perencanaan matang dan kolaborasi yang baik, Berau dapat melewati situasi ini dengan tetap menjaga stabilitas dan semangat pembangunan,” pungkasnya. (*)

• Penulis : Afifah
• Editor : Redaksi Kaltimnews